Mertopolis yang Terserbu?
Saya bersama rombongan mahasiswa sengaja memperlambat langkah dan berjalan pelan-pelan melintasi Dataran Putra di Kota Putra Jaya . Beberapa anak kecil berlarian saling kejar-kejaran. Dikejauhan sana serombongan turis sedang berfoto bersama dengan background masjid Putra yang cukup megah. Dibawah pohon yang berjajar mengelilingi dataran putra terdapat tempat duduk yang dipenuhi orang yang lagi duduk-duduk beristirahat diatas tempat duduk dari beton berbalut marmer yang didesain dengan bentuk geometris islami.
Dataran Putra sebenarnya hanyalah ruang terbuka yang hampir mirip dengan konsep alun-alun di Jawa. Disebelah utara berdiri megah bangunan perkantoran Perdana Menteri. Disebelah Barat berdiri Masjid Putra dengan kubah yang berwarna merah jambu. Disebelah samping dan belakang masjid terdapat danau yang cukup indah dan luas, sama dengan konsep sungai yang dekat dengan alun-alun sebagai pusat kota di Jawa.
Banyak sekali orang yang memanfaatkan area publik ini. Banyak pula orang yang berlaku seperti saya, sengaja melambatkan langkah, bahkan berhenti sejenak duduk di bangku di seberang jalan, untuk menikmati keindahan bangunan yang megah berdiri di tengah hangatnya sinar matahari. Sambil makan siang dibawah ridangnya pepohonan, saya masih terkagum-kagum dengan keindahan, kebersihan, dan kesan monumental bangunan yang terpusat menghadap dataran putra.
Pikiran saya ketika itu melayang ribuan kilometer. Alangkah indahnya kalau kita punya Dataran Putra di Semarang. Bangku untuk tempat duduk cukup tersedia, suasana teduh dengan pohon yang rindang di sekeliling Dataran Putra, lingkungan bersih tanpa melihat sedikitpun daun yang berserakan, jauh dari deru kemacetan lalu lintas, dan anak-anak bebas bermain berlarian. Manusia yang tidak saling mengenal dapat berinteraksi dengan akrab tanpa harus berkenalan. Dan ini terjadi di tengah pusat pemerintahan kota Putra Jaya.
Ruang publik dalam definisinya yang paling sederhana adalah sebuah tempat di mana orang boleh secara bebas datang dan pergi. Banyak definisi yang lebih rumit, tapi mencoba membatasi pengertiannya dengan sederhana. Jan Gehl, dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa sepanjang sejarah manusia, ruang publik memiliki tiga fungsi yaitu sebagai tempat bertemu, berdagang, dan lalu lintas. Berdasarkan ketiga fungsi ruang publik itu, Jan Gehl kemudian membuat klasifikasi kota menjadi empat kategori.
Pertama adalah kota tradisional, di mana ketiga fungsi ruang publik masih hidup secara bersamaan. Kedua adalah kota terserbu (invaded city) di mana satu fungsi -biasanya fungsi lalu lintas, dan itupun lalu lintas kendaraan pribadi- telah menguasai sebagian besar ruang publik, sehingga tidak ada lagi ruang untuk fungsi yang lain. Ketiga adalah kota yang ditinggalkan (abandoned city) di mana ruang publik dan kehidupan publik telah hilang. Akhirnya, kehidupan penduduknya hanya beredar dari satu shopping mall ke shopping center yang lain, yang harus didatangi dengan menggunakan mobil.
Keempat adalah kota yang direbut kembali (reconquered city) di mana ada usaha yang kuat untuk mengembalikan keseimbangan fungsi ruang publik sebagai tempat bertemu, tempat berdagang dan tempat lalu lintas. Di sini terdapat beberapa aturan seperti program pembatasan lalu lintas mobil, seperti jalur three in one, pajak mobil yang sangat tinggi, jalur khusus sepeda dan motor, berlakunya transportasi masal seperti busway, monorel atau kereta, dan memberikan keleluasaan kepada pejalan kaki dengan jalur pedestrian yang nyaman dan teduh.
Semarang metropolis ini masuk kategori yang mana? Coba bayangkan ke manakah tujuan Anda bila anda ingin rileks sejenak, atau jalan-jalan bersama keluarga? Jawabannya mungkin ke Citraland Mall, Java Mall atau Simpang Lima Plaza. Apakah ruang terbuka dan taman kota masuk dalam perhitungan Anda? Atau duduk-duduk di Taman KB atau Taman Diponegoro? kemungkinan besar tidak masuk hitungan dalam aktivitas anda karena kondisinya yang tidak dikelola dengan baik.
Akhirnya yang ada adalah ruang seperti ruang publik, padahal sebenarnya bukan ruang publik (karena merupakan milik pribadi atau perusahaan yang bisa membuat aturan sendiri untuk membatasi penggunaannya), seperti shopping mall.
Banyak orang yang enggan berjalan kaki di bawah terik matahari Semarang yang membakar. Walaupun, jarak tempuhnya tak sampai satu kilometer, tetapi orang Semarang cenderung naik mobil pribadi atau kendaraan umum. Mana ada karyawati yang rela polesan make up-nya rusak gara-gara cucuran keringat akibat berjalan kaki. Makanya, jangan heran kalau banyak orang Semarang lebih memilih naik kendaraan daripada jalan kaki meski untuk tujuan paling dekat. Untuk itu kota Semarang dapat dikategorikan sebagai ruang yang terserbu oleh mobil.
Kota yang berorientasi pada mobil, keberadaan hak pejalan kaki atas ruang kota yang sehat dan layak secara fisik, sering kali tersisihkan. Car-oriented Development ini selain mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak terkira juga menghasilkan social cost yang luar biasa. Rutinitas kemacetan bisa mengakibatkan hilangnya waktu produktif. Selain itu, tidak adanya ruang yang manusiawi di koridor jalan, mengkibatkan potensi interaksi sosial di ruang publik tersebut hilang. Jalur pejalan kaki semakin sempit, terputus-putus, gersang, panas, dan berdebu adalah sederetan alasan mengapa jarang ada warga kota yang mau berjalan kaki.
Trotoar yang naik turun demi menghormati jalan masuk mobil adalah salah satu bukti betapa Kota Semarang dirancang dengan lebih mengutamakan mobil, bukan manusia. Orang akan cenderung malas untuk berjalan kaki. Dan ini merupakan tanda-tanda ke arah berkurangnya interaksi antar manusia di ruang publik.
Kemungkinan Semarang metropolis menjadi kota yang terserbu, peluangnya cukup besar. Tetapi optimisme bukannya tidak ada. Semua pihak tentu memahami betapa pentingnya ruang publik bagi kehidupan warga. Tinggal masalahnya kita mau tidak mau harus menunggu Pemkot Semarang untuk berinisiatif, setidaknya merangkul semua pihak yang potensial untuk terlibat dalam program ini. Rangkul-merangkul yang bukan hanya sementara, tetapi dinamis untuk jangka panjang. Kita mesti kembali pada hakekat bahwa kota merupakan suatu karya seni sosial. Setiap kota terbentuk secara organik yang merupakan hasil cipta dari lapisan masyarakat, pemerintah dan swasta. Ketiganya harus bergerak maju dengan prinsip kemitraan profesional.
Penulis :
Sukawi
Dosen Arsitektur UNDIP Semarang
dimuat : Seputar Semarang edisi 29 sept - 2 Okt 2006
